Kepuasan pelanggan dalam menerima pelayanan publik

Pelayanan publik merupakan kegiatan melayani masyarakat dalam bentuk barang dan jasa guna penerima pelayanan tersebut merasa puas.Dalam era sekarang pelayanan publik yang di inginkan yakni pelayanan yang prima mungkin tidak bisa di rasakan lagi karena kecendrungan bersifat monopoli dan memihak.Banyak sekali terjadi pengaduan yang di sampaikan masyarakat yang natabenenya adalah bagian yang menerima pelayanan.Pelayanan publik sekarang lebih condong mengharapkan imbalan terlebih dahulu baru melakukan pelayanan.Masyarakat banyak mengeluhkan akan pelayanan publik yang sekarang yang di mana di anggap sangat lamban,mulai dari pelayanan yang tidak tepat waktu,pelayanan tidak transparan,dan lain sebagainya.Banyak sekali hal lain yang juga mempengaruhi efektifitas dan kualitas pelayanan publik contohnya sarana dan parasarana yang ada, tidak lengkap sehingga proses pelayanan publik terhambat.

Untuk mencapai kepuasan masyarakat dari pelayanan publik yang di laksanakan harus ada standar-standar yang di tentukan sebelumnya sehingga antara masyarakat sebagai penerima pelayanan dan pihak penyelengara pelayanan bisa saling mengetahui dan memahami satu sama lain khususnya dalam masalah waktu pelayanan.Pelayanan publik sekarang cenderung sudah tidak standar.Buruknya pelayanan ini timbul ditandai dengan adanya pungli-pungli yang tidak jelas. Selain itu sistem birokrasi berbelit-belit, petugas birokrasi tidak profesional hingga ujung-ujungnya serba duit.

Sehingga citra pelayanan publik yang ada sekarang ini ada menjadi tercoreng sangat buruk. Dalam World Development Report 2004,memberikan stitment bahwa pelayanan publik yang ada sekarang ini sangat sulit di rasakan oleh masyarakat miskin,karena di picu akan biaya pelayanan yang sangat mahal.

Pelayanan publik atau pelayanan umum yang sebenarnya adalah Bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang di mana tujuannya melayani masyarakat dengan sepenuh hati penerima pelayanan/pelangan mendapat kepuasan.

Aku adalah pelayan masyarakat

Pelayanan yang baik itu dapat di artikan dengan memberikan informasi sejelas mungkin kepada masyarakat yang ingin mengurus sesuatu seperti KTP, KK, dan surat lainnya, serta tidak mempersulit, sebab ancamannya apabila tidak memberikan informasi yang jelas dan benar hukumnya adalah pidana”.( Yuliamus Borneo )

Read more »

Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang

Secara Geografis  kecamatan samalantan terletak pada 0°42’42’’Lintang Utara sampai dengan 1°03’14’’Lintang Utara 03’14’’Lintang Utara dan 109°07’98’’Bujur Timur sampai dengan 109°23’14’’ Bujur Timur. Secara administratif,batas wilayah Kecamatan samalantan

Utara       :  Kabupaten sambas

Selatan     : Kabupaten Landak

Timur       : Kec.Sungai Betung dan Kec.Lumar

Barat        : Kec.Monterado

Luas wilayah Kecamatan Samalantan adalah sebesar 608,50 KM² atau sekitar 11,28 persen dari seluruh luas Kabupaten Bengkayang. Pada awal berdirinya Kabupaten bengkayang pada tahun 1999 jumlah desa yang termasuk wilayah samalantan adalah 15 desa. Kemudian mengalami pemekaran demi pemekaran dan sekarang Kecamatan Samalantan   hanya memiliki 7 desa yakni :

Desa	Jumlah Dusun	Nama Dusun
Sabau	5	Polongan,Saperak,Serawi,Semangat, dan Sampuan
Tumiang	2	Pasrah dan Sasak
Pasti Jaya	6	Aping,Anggrek,Oyan Tikala,Pacong,Aping Buluh, dan Serukam
Babane	3	Nek bare,Sangkupit, dan Bantang
Bukit Serayan	2	Nyandung dan Separong
Marunsu	4	Pasukayu,Malabae,Pato, dan Teradu

Read more »

Pendapatan Asli Daerah Seharusnya Kembali Kepada Rakyat

PAD adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan perda sesuai denga per-UU-an.

PAD bersumber pada:

1.  Pajak daerah

2.  Retribusi daerah

3.  Hasil pengelolaan kekayaan daerah

4.  Dan yang lain-lain yang sah,yakni adalah

     - Hasil penjualan kekayaan

     - Jasa giro

     - Pendapatan bunga

     - Keuntungan daei selisih kurs mata uang

     - Komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan /atau pengadaan barang/jasa oleh daerah.

Semuanya berasal dari daerah,tapi kenyataan yang terjadi daerah malah menjadi miskin.Sehingga dalam hal ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat "bayar pajak tapi pembangunannya tidak ada".Kita tidak bisa menyalahkan mereka karena memang kenyataan yang terjadi saat ini memang seperti itu.Mereka berargument karena merasa di rugikan,dengan susah payah membayar retribusi daerah atau pajak tapi mereka tidak merasakan manfaat dari pembayaran yang di lakukan.Sehingga timbul tuduhan-tuduhan masyarakat yang tentunya tidak di inginkan seperti,Retribusi yang di bayar atau pajak yang di bayar telah di korupsi.Apa yang bisa kita jawab kepada mereka,,?

Dalam brosur pajak telah tertera " PAJAK DARI ANDA DAN UNTUK ANDA".

Tapi kenyataannya " PAJAK DARI ANDA DAN AKU TIDAK TAU UNTUK SIAPA".

Hal ini perlu di perhatikan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah yang menjalankan tugas dan fungsinya dari pemerintah pusat untuk mengurus daerahnya.

Masyarakat tidak memerlukan janji tapi mereka membutuhkan kepastian yang jelas.

Oleh.Yuliamus Rusdy Borneo

Read more »

Susahnya Jadi Pegawai Apalagi Pegawai Negri Sipil

Itulah salah satu keluh kesal sebagian masyarakat saat ini tentang susahnya masuk CPNS.Mereka harus bersaing mendapatkan 1 kuri,dari lawan yang sangat banyak.Bayangkan saja dalam mengikuti tes CPNS yang biasanya dalam satu instansi membutuhkan 60 orang tapi yang daftar bisa mencapai 3000 orang peserta.

Beragam cara yang mereka lakukan demi lulus jadi CPNS,ad yang manggunakan politik uang dan sebagainya yang tentunya kita pernah melihan berbagai berita di TV.Sehingga berdampak timbulnya pandangan masyarakat kalau masuk CPNS menggunakan sistem uang suap.

Sebenarnya pekerjaan bukan hanya PNS melainkan banyak pekerjaan yang lain yang tidak kalah saing bagus dan bisa menjamin kehidupan,tapi mengapa PNS yang mereka kejar dan jadikan sasaran,,?"

Tapi karena anda semuanya mengejar CPNS ada dua cara untuk anda lakukan kalau anda tes CPNS:

1. Menjadi orang berhasil masuk CPNS jujur dengan cara belajar.

2. Menjadi orang tertipu calo yang mengaku bisa membuat lulus CPNS.

Kabar miring yang lain adalah PNS gajinya sedikit? Bisa benar bisa tidak. PNS yang hanya mengerjakan tugas di kantor, gajinya pas-pasan. Tetapi PNS yang dapat menjual SKILL yang dimiliki, penghasilannya lumayan tinggi. Tinggi rendahnya gaji bukan tergantung dia bekerja di swasta atau negeri, tetapi tergantung dari SKILL orang tersebut dan bagaimana memanfaatkan skillnya.

Materi tes CPNS

Ketika melihat lowongan tes CPNS, maka pastikan Anda mengetahui materi yang akan diujikan, yang biasanya berupa:

1. Tes Kompetensi Dasar
2. Tes Kompetensi Bidang

Tes Kompetensi Dasar terdiri atas:

1. Tes Pengetahuan Umum (TPU)
2. Tes Bakat Skolastik (TBS)
3. Tes Skala Kematangan (TSK)

Materi Tes Pengetahuan Umum

Soal Tes Pengetahuan Umum berisikan materi-materi umum seperti ini:

1. Perkembangan terbaru dunia, misalnya krisis ekonomi saat ini, pemilihan presiden AS, dsb.
2. Tata negara, misalnya tentang makna Pancasila, perumusan Pancasila, pokok pikiran UUD 1945..
3. Kebijakan Pemerintah, misalnya tentang penurunan harga BBM, kenaikan tunjangan guru, dsb.

Yang membuat sulitnya dalam Tes Pengetahuan Umum adalah kita tidak mungkin tahu segalanya, terutama tentang info-info terkini, bahkan nomor Undang-undang pun kadang ditanyakan! Biasanya kita tidak mampu menghafal nomor undang-undang sedemikian banyak, atau menghafal seluruh pasal dalam UUD 1945 (kecuali sebagian kecil orang bisa)

Strateginya:

Jika Anda merasa pengetahuan umum Anda sedikit, maka kuatkan di bagian tata negara. Karena soal-soal Tata Negara tidak berubah-ubah dan banyak referensinya. Misalnya dimanakah "pernyatan resmi kemerdekaan Indonesia di dalam UUD 1945?" Dari dulu jawabannya sama: pembukaan alenea ketiga. Di mana mendapatkan pengetahuan Tata Negara? Dari buku tes CPNS di Gramedia, lihat covernya, pilih yang di dalamnya terdapat materi Pancasila, UUD, & Tata Negara. Sulit? tidak juga, & tenang saja, semua pesaing Anda merasakan kesulitan yang sama. Hasilnya, nilainya tes pengetahuan umum tidak berbeda jauh antara satu orang dengan yang lainnya.

Materi Tes Bakat Skolastik

Soal Tes Bakat Skolastik, berisi kemampuan dasar yang diperoleh dari sekolah.

• Sinonim, misalnya apriori = berdasar teori
• Antonim, misalnya apriori >< aposteori * Analogi, misalnya: * rambut -> hitam, maka langit -> biru (hubungan warna),
• cewek -> cantik, maka cowok -> ganteng,
• kepala -> botak, maka cewek -> apa hayo?
• Deret, misalnya: 1,3,5,7, terus berapa lagi? 1, 3, 7, 15, terus berapa lagi (kali 2 tambah 1)
• Logika dan Penalaran, misalnya jika A > B , B=C, CD, A
• jika kambing berkaki lima dan kucing termasuk jenis kambing, maka? kucing berkaki lima.
• Matematika dasar, seperti pelajaran matematika kelas 3 SMA, tetapi lebih mudah

Strateginya:

Latihan soal sebanyak mungkin. Dengan pengalaman mengerjakan soal CPNS, maka kemampuan Anda akan meningkat. Ini adalah bagian soal yang menentukan Anda lulus atau tidak. Seriuslah belajar pada bagian ini.

Materi Tes Skala Kematangan

Tes yang cukup mudah & tidak perlu berpikir, karena pertanyaannya menyangkut sikap dan perilaku Anda sehari-hari. Tetapi masalahnya, semua orang termasuk pesaing Anda juga tidak merasakan kesulitan mengerjakan soal ini. Contoh soalnya adalah seperti ini:

• Jika Anda mengetahui atasan Anda di kantor membuka situs porno, Apa yang Anda lakukan: (a) menegur atasan, (b) melapor ke atasan yang lebih tinggi kedudukannya, (c) membiarkan karena resiko jabatan kita, (d) ikut-ikutan membuka situs porno.
• Ada dua pilihan yang harus Anda pilih salah satu. Misalnya Anda lebih suka membuat program atau rapat? Anda lebih suka rapat atau menulis buku? Anda lebih suka menulis buku atau membuat program.

 Strateginya:

Sebisa mungkin pilih jawaban yang terbaik. Misalnya: lebih baik memberi daripada menerima, lebih baik team work daripada individualis, lebih baik tenang daripada terburu-buru, dan sebagainya. Untuk tipe soal dengan dua pilihan, jujur & konsisten. Konsisten diperlukan karena kadang soal akan diulang. Jika Anda jujur maka cenderung konsisten.

Materi Tes Kompetensi Bidang

Tes ini sangat bervariasi tergantung lowongan jabatan yang mau Anda masuki. Misalnya jika Anda mau masuk sebagai peneliti, maka yang ditanyakan seputar metode penelitian, metode ilmiah, menyusun laporan, dan sebagainya. Jika Anda mau masuk sebagai penguji mutu barang, maka yang ditanyakan adalah seputar kain, benang, ukuran kabel, dan sebagainya (ga nyambung ya? tapi memang demikian).

Strategi pada saat ujian tertulis tes CPNS

Bersikap tenang. Jangan sekali-kali mempersiapkan contekan, hafalkan selama Anda mampu & Anda harus mampu. Karena contekan akan membuat Anda takut & rasa takut akan membuyarkan ingatan dan daya pikir Anda. Jangan bertanya atau melirik jawaban teman Anda. Teman Anda mungkin tidak lebih pandai dari Anda. Jangan menjawab pertanyaan teman Anda. Percaya diri. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik yang bisa Anda lakukan dan usahakan.

Ini merupakan pengalaman yang saya dapatkan dari orang yang sudah 4 kali tes Pegawai Negri Sipil baru bisa lulus,,

di baca baik-baik ya,,mudah-mudahan apa yang saya tulis tidak kurang dan tidak lebih,dan bagi yang udah PNS,kasi masukan lah,siapa tau masih banyak yang kurang dalam tata cara masuk CPNS ini.

Saya belum masuk CPNS juga,saya hanya menginspirasikan hal ini kepada kawan-kawan yang masih sama seperti saya.

berbagi pengetahuan adalah berkat tersendiri untuk kita.semoga sukses Tuhan memberkati.

Oleh.Yuliamus Rusdy Borneo

Read more »

Pelayanan Publik

Pelayanan adalah proses atau usaha melayani kebutuhan orang lain.Pelayanan Publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau kelompok maupun individu dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat baik secara kelompok,perorangan maupun organisasi.Menurut Kepmenpan No. 63 tahun 2003, publik adalah segala sesuatu kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintahan. Sejalan dengan tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, maka di dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 11 (ayat 4) disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal.
Pada hakekatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan tugas dan fungsi aparatur negara sebagai abdi mayarakat.
Jenis Pelayanan
- Environmental services yakni penyediaan sarana parasarana pelayanan umum seperti jalan,jembatan,taman,kebersihan dan sebagainya.
- Developmental services yakni bersifat enabling dan fasilitating guna meningkatkan kebutuhan ekonomi contohnya pendidikan,kesehatan dan keagamaan.
- Pritective services yakni pelayanan keamanan dan perlindungan.


Pelayanan Publik mempunyai prinsip dalam pelayanan yakni :
1. Kesederhanaan,pelayanan tidak berbelit-belit,mudah di fahami dan mudah untuk di laksanakan.
2. Kejelasan,persyaratan serta unit kerja pejabat yang berwenang mempunyai kejelasan dalam memberikan suatu pelayanan serta bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi kesalahan.
3. Kepastian waktu,pelayanan hendaknya di selesaikan dengan kurun waktu yang telah di tentukan.
4. Akurasi,produk layanan hendaknya di terima dengan benar,tepat dan sah.
5. Keamanan,produk pelayanan hendaknya memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6.Tanggungjawab,pimpinan/pejabat yang berwenang yang menyelenggarakan pelayanan harus bisa bertanggung jawab atas diselenggarakannya layanan tersebut.
7. Kelengkapan sarana dan parasarana,tersedianya sarana dan parasarana kerja sebagai pendukung pelayanan seperti teknologi informatika ( Computer dll ).
8. Kemudahan akses,lokasi tempat pelayanan mudah di jangkau dan mudah di akses oleh masyarakat.
9. Kedisiplinan,keramahan dan kesopanan,pelayanan harus sopan,ramah,disiplin dan ramah.


Setiap pelayanan yang dilakukan yang terpenting adalah pelayanan tersebut mempunyai dasar hukum serta pelayanan tersebut sebisa mungkin bisa membuat penerima pelayanan puas.
Pelayanan yang baik adalah melayani dengan segenap hati dan tidak mengharapkan imbalan.( YRB )

Read more »

Prajabatan

Diklat Prajabatan adalah salah satu syarat bagi CPNS untuk diangkat menjadi PNS. Prajabatan adalah kewajiban bagi setiap cpns yang mesti diikuti karena merupakan salah satu syarat pengusulan untuk menjadi PNS yang sesungguhnya.Untuk memenuhi tuntutan tersebut harus memiliki wawasan yang luas dengan cara membaca dan menggali informasi yang bermutu.Dengan adanya prajabatan CPNS di latih untuk menjadi seorang pegawai yang mempunyai budi pekerti,kepemimpinan,keterampilan serta mempunyai jiwa kepamongan untuk melayani masyarakat.Tidak itu saja, agar memiliki daya saing, tidak cukup menguasai satu kemampuan atau keterampilan, tapi harus menguasai lebih dari satu ketrampilan.
Seorang PNS harus bisa mengimbangi tuntutan global yang penuh persaingan. Oleh karena itu, dalam mengemban tugas ada tuntutan yang tak bisa dihindari diantaranya, seorang PNS harus menguasai bidang tugas masing-masing agar dapat bekerja secara profesional.( Rusdy )

Read more »

DIKLAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Keberadaan Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat sebagai perangkat pemerintah daerah adalah produk dari proses administrasi pemerintah daerah yang telah mendapatkan pengakuan/legitimasi politik melalui pembentukan peraturan daerah, dan kualifikasi teknis kemampuan menyelenggarakan diklat oleh LAN-RI, yang menunjukkan bahwa eksistensinya merupakan sebuah komitmen daerah yang perlu ditindak lanjuti secara konsisten. Pembentukan Badan Diklat Kalbar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 135 Tahun 1990 tanggal 26 Maret 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Barat. Badan Diklat Kalbar memegang peranan penting dalam peningkatan sumber daya manusia aparatur daerah di Kalbar.
Badan Diklat Kalbar telah terakreditasi dalam melakukan diklat struktural baik Prajabatan Golongan II, III dan Diklat Kepemimpinan Tingkat III, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 495/I/13/14/2004 Tanggal 16 Juni 2004 Tentang Akreditasi Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat Di Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Struktural.
Visi Badan Diklat Kalbar adalah Terwujudnya Aparatur Berkualitas Dan Berbudaya 2020. Dari visi Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan di atas, lebih lanjut dirumuskan misi sebagai rumusan langkah-langkah untuk mulai melakukan inisiatif perencanaan yang berangkat dari hasil evaluasi kegiatan dan mempertajam bentuk-bentuk riil pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam visi menjadi suatu sistem manajemen pembangunan dari suatu lembaga.

Adapun misi dimaksud adalah sebagai berikut :
• Meningkatkan kualitas kebijakan dan program, informasi, evaluasi kediklatan dan pengembangan widyaiswara.
• Meningkatkan kompetensi aparatur melalui penyelenggaraan dan fasilitasi diklat prajabatan dan kepemimpinan.
• Meningkatkan kompetensi aparatur melalui penyelenggaraan dan fasilitasi diklat teknis dan fungsional.
• Meningkatkan kompetensi aparatur melalui penyelenggaraan dan fasilitasi diklat manajemen pemerintahan serta mempersiapkan aparatur pemerintahan yang profesional melalui penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan kader.
• Meningkatkan kapasitas lembaga melalui peningkatan kualitas manajemen perkantoran, keuangan, sumberdaya aparatur/ kepegawaian serta peningkatan sarana dan prasarana kediklatan.
Hingga tahun 2009, SDM Penyelenggara diklat pada Bandiklat Kalbar, untuk pegawai tetap berjumlah 73 orang dengan tenaga widyaiswara sejumlah 13 orang. Dalam masa 2007 hingga 2009 ini, Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan dimana pada tahun 2007, Kepala Badan Diklat masih dijabat Bapak Drs. H. Syarif Umar Alkadrie yang kemudian diteruskan dengan Plh. Kabandiklat yaitu Ibu Taufikah dan pada tahun 2009 ini, Badan Diklat Kalbar dipimpin oleh Drs. H. Pieter Allon, MM.
Program Kegiatan Bandiklat Kalbar di tahun 2009 diantaranya adalah :
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Melalui Diklat Prajabatan Dan Diklat Kepemimpinan
1. Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I dan II
2. Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III
3. Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV
4. Pembinaan dan Koordinasi Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Melalui Diklat Teknis Dan Fungsional
1. Penyelenggaraan Diklat Manajemen Pelelangan
2. Penyelenggaraan Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah
3. Penyelenggaraan Diklat Prime Motivating of Highly Effective People
4. Penyelenggaraan Diklat Teknologi Informasi berbasis e-Goverment
5. Penyelenggaraan Diklat Manajemen Penyusunan Anggaran Satuan Kerja
6. Penyelenggaraan Diklat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
7. Penyelenggaraan Diklat Jabatan Fungsional Arsiparis
8. Penyelenggaraan Diklat bagi penyelenggara diklat (TOC)
9. Penyelenggaraan Diklat Pemegang Barang
10. Penyelenggaraan Pendalaman Materi Substansi Prajabatan
11. Penyelenggaraan Training of Trainer (TOT) bagi Pengajar Daerah
12. Penyelenggaraan Tim Aktualisasi Diklat Kepemimpinan Tk. IV dan Tk. III
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Melalui Diklat Manajemen Pemerintahan
1. Penyelenggaraan Diklat Smart and Success Leadership
2. Penyelenggaraan Diklat Manajemen Pengelolaan Kawasan Perbatasan
Program Pengembangan Kediklatan
1. Penyusunan Modul Diklat Teknis Fungsional
2. Penerbitan Buletin Profesional dan Buku Agenda Badan Diklat Provinsi Kalbar
3. Melaksanakan Monitoring Penyelenggaraan Diklat Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengembangan Kediklatan Aparatur Kabupaten/Kota se Kalbar di Kab. Sekadau
5. Penyusunan Kurikulum Diklat Teknis Fungsional
6. Pembuatan Profil Multimedia Badan Diklat Provinsi Kalbar
7. Penyusunan Alat/Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat
8. Sistem Komputerisasi Data dan Pengelolaan Perpustakaan
Program Pengembangan Kewidyaiswaraan
1. Diskusi Karya Tulis Ilmiah Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Kalbar
2. TOT, Diklat, Sosialisasi dan Bimtek bagi Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Kalbar
3. Rakor Ikatan Widyaiswara Indonesia dan Provinsi Kalbar
4. Orasi Ilmiah bagi Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Kalbar
5. Pelantikan Widyaiswara
Dengan berbagai program kegiatan tersebut, sarana prasarana kediklatan pada Badan Diklat Kalbar sudah mencukupi berdasarkan pertimbangan kebutuhan diklat maupun tuntutan kebutuhan, terutama dengan adanya akomodasi asrama diklat, gedung kantor, perpustakaan, aula, ruang kelas, ruang makan, pendopo.(Maya)

Read more »

Mengenal Lebih Dekat Prodi-IP Pontianak,Kalimantan Barat

SEJARAH PEMBENTUKAN  PRODI-IP PONTIANAK

Terbentuknya Prodi-IP Pontianak di latar belakangi  keinginan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,Pemerintah Kabupaten dan Kota di kalimantan Barat untuk mencetak tenaga ahli di bidang pemerintahan atau kepamongan di bidang pemerintahan.Dengan demikian pemerintah Kalimantan Barat beserta Kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Barat mengadakan suatu kesepakatan bersama  untuk bekerjasama Universitas Tanjungpura Pontianak membuat program pendidikan dengan pola kedinasan.Pembentukan didasarkan pada surat Keputusan Mentri Pendidikan Nasional No.3945/D/T/2007 tanggal 23 November 2007,tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pemerintahan ( S1 ) pada Universitas Tanjungpura Pontianak.

Prodi-IP di bentuk adalah sebagai miniatur Kalimantan Barat,karena praja yang mengenyam pendidikan di Prodi-IP Pontianak merupakan putra-putri terbaik Kalimantan Barat yang dimana berasal dari 14 Kabupaten/Kota yang ada.

TIGA PILAR UTAMA PENDIDIKAN PRODI-IP PONTIANAK

Dalam penyelanggaraan Prodi-IP  dikenal tiga pilar utama, yaitu pendidikan,pelatihan dan pengasuhan.

Pilar  Pendidikan  ini membarikan kompetensi pengetahuan mengenai teoritis di bidang pemarintahan kepada praja.Bentuk yang dilakukan adalah dengan pelaksanaan perkuliahan umum yakni perkuliahan ini hampir sama dengan mahasiswa biasanya yang dimana berisikan mata kuliah dengan sks tertentu yang harus ditempuh tiap semesternya.

Pilar Pelatihan  memberikan kompetensi praktis bagi praja yang berkaitan dengan penunjang bidang pemerintahan.Pelatihan dilaksanakan setelah perkuliahan umum di laksanakan,dan pengajarnya merupakan orang yang benar-benar kompetensi di bidangnya.Penyampaian bersifat praktis walaupun sering juga di selingi dengan tambahan teori guna sebagai penunjang.Pelaitian tersebut meliputi kemampuan berbahasa inggris,kearsipan,tata naskah dinas,pemerintahan kelurahan dan kecamatan,sistem informasi kepegawaian,kependudukan dan pencatatan sipil.Pelatihan tidak hanya di lakukan di kelas melainkan dilaksanakan di lapangan.

Pilar Pengasuhan  merupakan pilar terpenting .Pengasuhan berisikan penanaman nilai kepada Praja sehingga mempunyai sifat dan kepribadian yang matang.Pengasuhan bertujuan membentuk Praja yang beriman, bertaqwa, kedewasaan, sikap dan keperibadian yang baik sehingga dapat menumbuhkan nilai kepamongan.Pengasuhan ini dilakukan secara keseluruhan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi.Dalam pilar ini praja diharapkan mampu untuk memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, mampu adaptif, kreatif, inovatif serta spritual yang baik.

Sebuah program yang memberikan ilmu pengetahuan,keterampilan kepada mahasiswa ( Praja Prodi-IP ),yang dimana termasuk penanaman nilai spritual,sosial dan kepamongan.Dari ketiga pilar tersebut di harapkan dapat menghasilkan tenaga ahli di bidang pemerintahan yang fropesional, berkualitas dan mempunyai jiwa kepamongan khususnya Bagi Kalimantan Barat,

Oleh.Yulianus Rusdy Borneo.

Read more »

Kegiatan Merching Band Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

Read more »

Pengertian Penting Dan Harus di Ketahui Oleh Mahasiswa Ilmu pemerintahan

Pendapatan daerah adalah hak pemda yang di akui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih daerah.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang di akui sebagai nilai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan di terima kembali baik di tahun anggaran yang biasa maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

APBD adalah rencana keuangan tahunanpemda yang di bahas dan di setujui bersama oleh pemda dan DPRRI dan di tetapkan dengan perda

PAD adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan perda sesuai denga per-UU-an.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN  yang dialokasikan kepada daerah untuk untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber pada APBN yang di alokasikan pada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU adalah dana yang bersumber pada pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan  antar daerah untuk  mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentrasisasi.

DAK adalah pendanaan yang bersumber pada pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan perioritas nasional

Dana dekonsentrasi  adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi,tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Dasar pendanaan pemda

1.       Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD

2.       Dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi tyang dilaksanakan gubernur didanai APBN

3.       Urusan pemerintahan yang dilaksanakan gubernur dalam rangka tugas pembantuan didanai oleh APBN.

4.   Pelimpahan wewenang, penugasan untuk tugas pembantuan di ikuti dengan pemberian dana.

Pendapatan daerah dalam pelaksanaan  desentralisasi terdiri atas pendapatan  daerah dan pembiayaan.

A.      Pendapatan daerah bersumber pada:

1.       Pendapatan asli daerah

2.       Dana perimbangan

3.       Lain-lain pendapatan

B.      Pembiayaan bersumber dari:

1.       Sisa lebih penghitungan anggaran daerah

2.       Penerimaan pinjaman daerah

3.       Dana cadangan daerah

4.       Hasil penjualan kekayaan daerah

C.      PAD bersumber pada:

1.       Pajak daerah

2.       Retribusi daerah

3.       Hasil pengelolaan kekayaan daerah

4.       Dan yang lain-lain yang sah,yakni adalah

a)      Hasil penjualan kekayaan

b)      Jasa giro

c)       Pendapatan bunga

d)      Keuntungan daei selisih kurs mata uang

e)      Komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan /atau pengadaan barang/jasa oleh daerah.

Read more »